Waspada Investasi Ilegal Dalam Industri Direct Selling

Produk yang dijual melalui direct selling biasanya tidak ditemukan di lokasi ritel tertentu, yang berarti menemukan distributor atau perwakilan adalah satu-satunya metode untuk membeli produk atau layanan. Dewan Komisioner APLI Bpk. Roys Tanani menuturkan bahwa penjualan produk secara direct seliing terbagi menjadi dua yaitu Single Level Marketing & Multi Level Marketing.

Singe Level Marketing adalah metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem direct selling melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, dimana direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri. Single Level Marketing dilakukan satu per satu, seperti melalui presentasi dari pintu ke pintu atau langsung. Penjualan dapat dilakukan secara online atau melalui katalog juga. Umumnya, pendapatan direct sales jenis ini diperoleh dari komisi penjualan, dengan kemungkinan adanya bonus.

Multi Level Marketing adalah metode pemasaran barang dan/atau jasa dari sistem direct selling melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Multi Level Marketing dilakukan dengan berbagai cara, termasuk presentasi, tetapi juga melalui toko online dan katalog. Penghasilan yang diperoleh melalui direct sales MLM adalah komisi penjualan, dan penjualan yang dilakukan oleh mitra bisnis lain yang direkrut distributor ke perusahaan.

Bpk. U. Mulyaharja, SH., MH., SE., MKn., CLA. (Head Legal Consultant APLI) mengatakan bahwa saat ini masih marak penawaran-penawaran investasi ilegal terutama disebabkan oleh dua hal yang utama. Pertama, kemajuan teknologi informasi yang sangat memudahkan setiap orang membuat aplikasi, situs web dengan mudah, dan juga membuat penawaran-penawaran melalui media sosial dan di sisi lain, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses dan menerima tawaran-tawaran investasi. Kedua, literasi keuangan mengenai produk-produk jasa keuangan khususnya macam-macam investasi, masih perlu ditingkatkan. Dan sisi lain kami melihat, kasus-kasus yang ada supply demand.

AKBP Juliarman EP. Pasaribu, S.Sos., SIK. (NCB Interpol Indonesia Divhubinter POLRI) mengungkapkan penawaran-penawaran investasi ilegal ini marak tapi yang bisa kita respon adalah bagaimana masyarakat kita dalam memberikan laporan ? Strategi pertama kami adalah tindakan preventif berupa mengedukasi masyarakat. Kemudian kedua kita melakukan tindakan represif yaitu untuk mencegah kerugian masyarakat secara dini di mana begitu muncul kita injak dan hentikan.

Kami secara periodik juga melakukan penanganan memanggil mereka (entitas investasi ilegal), menghentikan kegiatannya, mengumumkan kepada masyarakat, memblokir situs web aplikasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan menyampaikannya kepada masyarakat serta pihak kepolisian. Dengan adanya tindakan-tindakan prefentif dan represif ini kami harapkan bisa lebih efektif dalam mengurangi potensi kerugian masyarakat di 2020.

Permasalahan yang ditemu pada investasi ilegal direct selling adalah sebagi berikut

  • menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
  • menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “member get member”.
  • memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/public figure untuk menarik minat investasi masyarakat.
  • klaim tanpa risiko (free risk)
  • legalitas tidak jelas : tidak memiliki izin, memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha, memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

Langkah tepat yang bisa kita lakukan sebagai calon investor agar terhindar dari kasus investasi bodong adalah  mencari tahu sendiri tentang jenis investasi dan perusahaan investasi yang dipilih, ada baiknya juga calon investor juga membuka diri untuk berdiskusi dengan orang lain. Khususnya orang yang dianggap telah ahli soal investasi yang akan dipilih. Sehingga kita bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi apalgi dana yang kita investasikan dalam jumlah yang besar.

Pentingnya Produk Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Direct Selling

Pertanyaan yang sering ditanyakan, terutama jika kita berada di negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata dengan adanya fakta ini. Bahkan sekarang ini halal atau tidak, syar’i atau tidak, sudah menjadi komoditi niaga. Kalau kita mengabaikan faktor ini, maka kita sama saja dengan mengabaikan pangsa pasar. Halal food, Hijab syar’i, adalah contoh tren bisnis yang sedang berkembang saat ini.

Produk Halal sangat penting terlebih di negara kita ini yang mayoritas muslim penduknya Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes selaku Deputi 3 Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM – RI mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai salah satu lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut menyebutkan bahwa ada 3 aspek yang diperhatikan oleh Badan POM yaitu halal, safety, dan hygiene.

Badan POM sebelum ada undang-undang yang berkaitan dengan produk halal telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen untuk menuliskan informasi apakah produknya halal atau tidak. “Peredaran produk haram” tidak dilarang, yang penting ditulis dengan jelas. Karena prinsipnya di Badan POM pengawasan ada dua, pertama pre market dan kedua pos market. Selain itu, Badan POM juga bertugas untuk melindungi konsumen dan melaksanakan pengawalan produk halal atau haram

Sertifikat Halal menjadi sesuatu yang wajib di miliki oleh sebuah usaha yang menghasilkan maupun memproduksi sebuah produk mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yang sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang mengandung unsur haram. Pencantuman label halal sangat penting bagi kedua pihak, yaitu produsen dan konsumen.

Bagaimana dengan direct selling atau yang lebih dikenal dengan MLM ? Pastikan bahwa produk dan sistem direct selling atau MLM yang kita jalani adalah halal. Bahkan terjamin halal oleh lembaga yang berwenang. Ingat, verifikasi halal untuk direct selling atau MLM selalu melihat dua hal: produknya dan sistemnya.

Kontroversi mengenai bisnis dengan metode multi level marketing (MLM) telah lama menyebar, para ulama pun telah mevonis aktivitas ini sebagai cara bisnis yang menzhalimi orang lain dan memakan harta atau hasil keringat orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Namun demikian, masih ada pihak-pihak yang tetap menggandrungi bisnis ini dan tidak memperdulikan status hukumnya dalam kaca mata syariat Islam. Berikut ini ada sebuah artikel menarik, bagaimana MLM yang telah divonis terlarang tersebut bisa menjadi diperbolehkan dan halal apabila memenuhi kriteria yang dihalalkan.

Dr. Moch. Bukhori Muslim, LC., MA. (Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI) menuturkan bahwa 13 syarat bagi MLM yang diperbolehkan (halal) sesuai dengan fatwa No: 75/DSN MUI/VII/2009 yang disahkan pada 25 Juli 2009:

  1. Ada obyek transaksi ril yang diperjualbelikan terdiri dari barang atau produk jasa.
  2. Barang atau produk jasa yang menawarkan barang yang bukan diharamkan dan bukan digunakan untuk sesuatu yang haram.
  3. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.
  4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (mark-up yang berlebihan).
  5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha.
  6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan perusahaan.
  7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang peroleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
  8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan oleh anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra.
  9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.
  10. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.
  11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.
  12. Tidak melakukan kegiatan money game.
  13. Dalam penerapan Maqashid Syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merk dan labelnya apakah berlabel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat islam agar tercapainya sebuah Mashlahat.

Ayo kita sama-sama waspada sebelum melakukan investasi pada industri direct selling dan yang terpenting adalah pentingnya halal produk dan sertifikasi syariah dalam industri direct selling yang kita jalani agar usaha kita berkah dan mendapatkna ridho dari sang pencipta.

Waspada Dalam Menghadapi Maraknya Money Game

Pernah merasa ditawari bisnis mudah dengan mengandalkan jaringan? Atau pernah diajak menginvestasikan sejumlah uang kemudian kita disuruh mengajak sejumlah orang untuk menjadi anggota dengan cara yang sama? Kedua hal tersebut sering kita jumpai di tengah masyarakat. Hal ini menjadi wajar mengingat masih banyaknya masyarakat yang memperoleh sejumlah uang dengan cara-cara yang lebih cepat. Tentunya, sepanjang hal tersebut tidak merugikan orang lain dan melanggar hukum maka sah-sah saja.

Namun demikian, masyarakat dituntut agar lebih mawas ketika dihadapkan dengan pengalaman bisnis yang demikian. Ada sebagian dari bisnis tersebut yang benar merupakan bentuk direct selling, dan ada juga dari praktik bisnis tersebut yang sebenarnya adalah money game. Jika kita telah terjebak ke dalam money game, bisa dipastikan bahwa kita merupakan salah satu korban penipuan, terlepas dari berapapun keuntungan yang telah kita peroleh sebelumnya.

Bpk. Ir. Djoko H. Komara (Dewan Komisioner APLI) menuturkan bahwa perbandingan untuk membedakan antara direct selling dengan money game adalah, jika direct selling yang benar, keuntungan diperoleh dari hasil penjualan produk. Oleh karena itu, kepada pelaku direct selling, disyaratkan untuk menjual sebuah produk dengan harga yang wajar sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Sedangkan untuk money game, produk bukanlah menjadi core utama. Bahkan tidak jarang ditemui, pada praktiknya sama sekali tidak menggunakan penjualan produk. “Kalaupun ada, harganya biasanya lebih mahal dan tidak sebanding dengan khasiat produknya.

Sumber utama penghasilan money game berasal dari setoran anggota-anggota baru. Untuk diketahui, dalam skema ini, setoran anggota baru tersebut bukanlah merupakan profit dari perusahaan melainkan kewajiban yang dibuat perusahaan kepada setiap anggota baru yang ingin bergabung. Ilustrasinya adalah setoran anggota baru diserahkan kepada anggota yang telah lebih dulu bergabung. Karena setorannya telah diserahkan, otomatis setoran tersebut menjadi hutang yang harus ditutupi oleh perusahaan maupun pengelola bisnis money game tersebut. Adapun kisaran hutang yang harus ditutupi oleh perusahaan, tergantung dari strategi pemasaran.

Oleh karena itu, pada bisnis money game jika pertumbuhannya terlalu cepat, maka daya tahan perusahaan tersebut tidak akan lama. Untuk itu, biasanya strategi yang digunakan adalah, perusahaan money game membolehkan anggotanya untuk melakukan pendaftaran lagi sebagai anggota baru dengan tujuan dari uang pendaftarannya bisa kembali diputar.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi), Tongam L Tobing menyampaikan ada sejumlah penyebab mengapa kasus investasi ilegal atau investasi bodong, nampak terus berulang kali terjadi. Penyebabnya, ia menjelaskan, masyarakat mudah tergiur imbal hasil tinggi, masyarakat belum paham investasi, dan atau pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, selebriti, atau tokoh berpengaruh. “Sebelum melakukan investasi, masyarakat harus ingat 2L yaitu Legal dan Logis,”

Legal artinya masyarakat perlu teliti legalitas lembaga dan produknya. Cek apakah kegiatan atau produknya sudah memiliki izin usaha dari instansi terkait atau jika sudah punya izin usaha, cek apakah sudah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Bisa jadi hanya mendompleng izin yang dimiliki padahal kegiatan atau produknya yang dilakukan tidak sesuai dengan izinnya. Logis artinya, pahami proses bisnis yang ditawarkan, apakah masuk akal, sesuai dengan kewajaran penawaran imbal hasil yang ditawarkan. Apabila perusahaan menjanjikan imbal hasil melebihi bunga yang diberikan perbankan, bahkan tanpa risiko, penawaran tersebut patut dicek kembali.

Brigjen. Pol. Helmy Santika, SH., SIK., MSi. (Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim POLRI) mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap operasional pelaku direct selling untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.Tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Ayo kita sama-sama waspada terhadap maraknya money game yang semakin canggih, sehingga kita harus lebih ekstra waspada terhadap segala penawaran investasi, teliti terlebih dahulu legalitas badan usahanya dan tetap lagi jika diberikan keuntungan yang tidak masuk akal, agar kita terhindar dari investasi yang merugikan.